Pengertian
Ekonomi Pendidikan menurut para ahli
Ekonomi
pendidikan merupakan bagian yang terpenting
dari ilmu ekonomi sumber daya manusia untuk
pembangunan nasional. Sebagai landasan konseptual tentang ilmu ekonomi
pendidikan, berikut ini diuraikan definisi yang dikemukakan oleh Elchnan
Cohn (1979) sebagai berikut: “Ekonomi pendidikan adalah suatu studi tentang
bagaimana manusia, baik secara perorangan maupun di dalam kelompok masyarakatnya
membuat keputusan dalam rangka mendayagunakan sumber-sumber daya yang terbatas
agar dapat menghasilkan berbagai bentuk pendidikan dan latihan, pengembangan
ilmu pengetahuan dan keterampilan, pendapat, sikap dan nilai-nilai khususnya
melalui pendidikan formal, serta bagaimana mendiskusikannya secara merata (equal)
dan adil (equality) di antara berbagai kelompok masyarakat”.
Ilmu ekonomi pendidikan tumbuh dan berkembang oleh perspektif investasi sumber daya manusia (human capital). Konsep investasi SDM ini menganggap penting kaitannya antara pendidikan, produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi. Teori human capital menganggap bahwa tenaga kerja merupakan pemegang kapital (capital holder) yang tercermin dalam keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas kerjanya. Jika tenaga kerja merupakan pemegang kapital, orang dapat melakukan investasi untuk dirinya dalam rangka memilih profesi atau pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Investasi sebagai suatu konsep umum, dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah barang ataupun jasa dikemudian hari dengan mengorbankan nilai konsumsi sekarang (Cohn. 1979, Psacharopoulos, 1988). 1nvesatasi dalam bidang SDM memiliki prinsip yang tidak berbeda dengan konsep investasi manusia yang juga bisa dianggap sebagai suatu entitas yang nilainya bisa berkembang dikemudian hari melalui suatu proses pengembangan nilai seperti peningkatan sikap, perilaku, wawasan, keahlian, dan keterampilan manusia dengan nilai-nilai tersebut merupakan subjek dari konsepsi SDM atau human Capital. Pengembangan SDM tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan pada berbagai jenjang dan jalur. SDM ini bernilai jika kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan hidup dan sektor pembangunan yang memberikan keuntungan, baik kepada individu maupun kepada masyarakat (F. Harbison C. And Meyers, 1964).
Pusat perhatian mendasar dari konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam dan mungkin tak terhingga jumlahnya.
Pertimbangan ekonomis didasarkan pada kemampuan anggaran, sedangkan pertimbangan politik didasarkan pada tujuan masyarakat secara menyeluruh. Skala prioritas adalah pertumbuhan ekonomi dan keadilan yang biasanya merupakan prioritas tertinggi, khususnya di negara yang sedang berkembang. Bank Dunia sejak tahun 1960-an menentukan empat kriteria untuk investasi SDM dalam memberikan bantuannya terhadap negara-negara dunia ketiga di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dalam pengembangan SDM, yaitu:
(1) Kebutuhan tenaga kerja yang terampil dalam lapangan kejuruan dan teknologi,
(2) Perluasan pendidikan dasar dan ini dinilai memiliki tingkat balik (rate the return) yang lebih tinggi sehubungan dengan rendahnya biaya,
(3) Pengembangan sektor pedesaan sehingga memperlihatkan peranan pendidikan massal untuk meningkatkan produktivitas sektor pedesaan,
(4) keadilan dan pemerataan yang menunjukkan pentingnya distribusi kesempatan pendidikan dan bentuk-bentuk pengembangan SDM lainnya, baik secara geografis, sosial maupun secara ekonomis. (Wardiman Djojonegoro dan Ace Suryadi, 1995).
Perhatian terhadap kriteria pemerataan kesempatan pendidikan telah berkembang amat pesat sejak Bank Dunia terlibat di dalam investasi pendidikan di negara-negara berkembang. Di Indonesia sejak tahun 1978, dilakukan penghapusan SPP untuk SD dalam menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dasar. Namun demikian, investasi dalam pemerataan pendidikan sebagai investasi SDM, terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji dan diperhitungkan sebagai kriteria keberhasilan, yaitu:
(1) nilai baik ekonomis langsung dari suatu investasi, yaitu pertimbangan antara biaya kesempatan (opportunity cost) dan keuntungan masa depan yang diharapkan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja,
(2) nilai balik ekonomis tidak langsung, yaitu keuntungan eksternal yang mempengaruhi
pendapatan anggota-anggota masyarakat lain,
(3) keuntungan fiskal, yaitu peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang diakibatkan oleh meningkatnya penghasilan tenaga kerja terdidik,
(4) pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil dan terlatih,
(5) permintaan masyarakat akan pendidikan,
(6) efisiensi internal dari lembaga pendidikan itu sendiri, yaitu hubungan antara input dan output yang diukur dengan indikator-indikator pemborosan, pengulangan, putus sekolah, dan efektivitas biaya,
(7) terciptanya distribusi kesempatan pendidikan yang semakin merata untuk semua penduduk usia sekolah,
(8) dampak positif dari pemerataan kesempatan pendidikan terhadap distribusi pendapatan adalah kontribusi pendidikan terhadap pengurangan angka kemiskinan,
(9) kaitan antara investasi di sektor pendidikan dan investasi di sektor lain, diantaranya kesehatan,industri, dan pertanian.
Investasi SDM diperkuat oleh beberapa hasil penelitian yang telah membuktikan pentingnya pendidikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Sumbangan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dengan bentuk investasi lainnya (T.W. Schultz,1 961: Harbison, 1964; Hicks, 1980, Psacharopoulos, 1984). Pendekatan di dalam analisis hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi menggunakan beberapa model, baik yang langsung maupun yang tidak langsung menghubungkan indikator pendidikan dan indikator ekonomi, seperti model fungsi produksi, analisis cost-benefit, cost-effectiveness.
Ilmu ekonomi pendidikan tumbuh dan berkembang oleh perspektif investasi sumber daya manusia (human capital). Konsep investasi SDM ini menganggap penting kaitannya antara pendidikan, produktivitas kerja dan pertumbuhan ekonomi. Teori human capital menganggap bahwa tenaga kerja merupakan pemegang kapital (capital holder) yang tercermin dalam keterampilan, pengetahuan, dan produktivitas kerjanya. Jika tenaga kerja merupakan pemegang kapital, orang dapat melakukan investasi untuk dirinya dalam rangka memilih profesi atau pekerjaan yang dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
Investasi sebagai suatu konsep umum, dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan nilai tambah barang ataupun jasa dikemudian hari dengan mengorbankan nilai konsumsi sekarang (Cohn. 1979, Psacharopoulos, 1988). 1nvesatasi dalam bidang SDM memiliki prinsip yang tidak berbeda dengan konsep investasi manusia yang juga bisa dianggap sebagai suatu entitas yang nilainya bisa berkembang dikemudian hari melalui suatu proses pengembangan nilai seperti peningkatan sikap, perilaku, wawasan, keahlian, dan keterampilan manusia dengan nilai-nilai tersebut merupakan subjek dari konsepsi SDM atau human Capital. Pengembangan SDM tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan pada berbagai jenjang dan jalur. SDM ini bernilai jika kemampuan, keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan hidup dan sektor pembangunan yang memberikan keuntungan, baik kepada individu maupun kepada masyarakat (F. Harbison C. And Meyers, 1964).
Pusat perhatian mendasar dari konsep ekonomi adalah bagaimana mengalokasikan sumber-sumber yang terbatas untuk mencapai tujuan yang beraneka ragam dan mungkin tak terhingga jumlahnya.
Pertimbangan ekonomis didasarkan pada kemampuan anggaran, sedangkan pertimbangan politik didasarkan pada tujuan masyarakat secara menyeluruh. Skala prioritas adalah pertumbuhan ekonomi dan keadilan yang biasanya merupakan prioritas tertinggi, khususnya di negara yang sedang berkembang. Bank Dunia sejak tahun 1960-an menentukan empat kriteria untuk investasi SDM dalam memberikan bantuannya terhadap negara-negara dunia ketiga di Asia, Afrika, dan Amerika Latin dalam pengembangan SDM, yaitu:
(1) Kebutuhan tenaga kerja yang terampil dalam lapangan kejuruan dan teknologi,
(2) Perluasan pendidikan dasar dan ini dinilai memiliki tingkat balik (rate the return) yang lebih tinggi sehubungan dengan rendahnya biaya,
(3) Pengembangan sektor pedesaan sehingga memperlihatkan peranan pendidikan massal untuk meningkatkan produktivitas sektor pedesaan,
(4) keadilan dan pemerataan yang menunjukkan pentingnya distribusi kesempatan pendidikan dan bentuk-bentuk pengembangan SDM lainnya, baik secara geografis, sosial maupun secara ekonomis. (Wardiman Djojonegoro dan Ace Suryadi, 1995).
Perhatian terhadap kriteria pemerataan kesempatan pendidikan telah berkembang amat pesat sejak Bank Dunia terlibat di dalam investasi pendidikan di negara-negara berkembang. Di Indonesia sejak tahun 1978, dilakukan penghapusan SPP untuk SD dalam menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dasar. Namun demikian, investasi dalam pemerataan pendidikan sebagai investasi SDM, terdapat beberapa aspek yang perlu dikaji dan diperhitungkan sebagai kriteria keberhasilan, yaitu:
(1) nilai baik ekonomis langsung dari suatu investasi, yaitu pertimbangan antara biaya kesempatan (opportunity cost) dan keuntungan masa depan yang diharapkan melalui peningkatan produktivitas tenaga kerja,
(2) nilai balik ekonomis tidak langsung, yaitu keuntungan eksternal yang mempengaruhi
pendapatan anggota-anggota masyarakat lain,
(3) keuntungan fiskal, yaitu peningkatan penerimaan negara dari sektor pajak yang diakibatkan oleh meningkatnya penghasilan tenaga kerja terdidik,
(4) pemenuhan kebutuhan tenaga kerja terampil dan terlatih,
(5) permintaan masyarakat akan pendidikan,
(6) efisiensi internal dari lembaga pendidikan itu sendiri, yaitu hubungan antara input dan output yang diukur dengan indikator-indikator pemborosan, pengulangan, putus sekolah, dan efektivitas biaya,
(7) terciptanya distribusi kesempatan pendidikan yang semakin merata untuk semua penduduk usia sekolah,
(8) dampak positif dari pemerataan kesempatan pendidikan terhadap distribusi pendapatan adalah kontribusi pendidikan terhadap pengurangan angka kemiskinan,
(9) kaitan antara investasi di sektor pendidikan dan investasi di sektor lain, diantaranya kesehatan,industri, dan pertanian.
Investasi SDM diperkuat oleh beberapa hasil penelitian yang telah membuktikan pentingnya pendidikan dalam menunjang pertumbuhan ekonomi. Sumbangan pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi semakin kuat setelah memperhitungkan efek interaksi antara pendidikan dengan bentuk investasi lainnya (T.W. Schultz,1 961: Harbison, 1964; Hicks, 1980, Psacharopoulos, 1984). Pendekatan di dalam analisis hubungan antara pendidikan dan pertumbuhan ekonomi menggunakan beberapa model, baik yang langsung maupun yang tidak langsung menghubungkan indikator pendidikan dan indikator ekonomi, seperti model fungsi produksi, analisis cost-benefit, cost-effectiveness.
