Blogger Widgets

IsdiQLia

Kamis, 31 Maret 2016

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA




SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA
                 Indonesia adalah negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, karena berada di antara dua benua (Asia dan Eropa) serta dua samudra (Pasifik dan Hindia), sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran perdagangan antara benua. Perdagangan saat itu mengenal sebutan jalur sutra laut, yaitu jarur dari Tiongkok dan Indonesia yang melalui Selat Malaka menuju ke India. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (Kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang lewat di daerah mereka.
Sejarah Perekonomian Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 masa, yaitu:
A.    Masa Orde Lama
Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti dalam prakteknya Indonesia sudah bebas dari belanda dan bisa memberi perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi. Pada tahun-tahun pertama setelah kemerdekaan indonesia keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk,ekonomi nasional boleh dikatakan mengalami stagflasi. Defisit saldo neraca pembayaran dan defisit keuangan pemerintah sangat besar,kegiatan produksi disektor pertanian dan sktor industri manufaktur praktis terhenti. Tingkat inflasi sangat tinggi ,hingga mencapai lebih dari 500% menjelang akhir periode orde lama. Semua ini disebabkan oleh berbagai macam faktor,yang penting ,dan diantaranya adalah pendudukan jepang, perang dunia II, perang revolusi, manajemen ekonomi makro yang sangat jelek.
Pernah dikatakan bahwa indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokratis. Yakni pada periode 1949-1956. Akan tetapi, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi tersebut ternyata menyebabkan kehancuran politik dan pereknomian nasional. Akibat terlalu banyaknya pastai politik yang ada dan semuanya ingin berkuasa,sehingga menimbulkan banyak konflik antar partai. Konfik tersebut berkepanjangan sehingga tidak memberi sedikitpun kesempatan untuk membentuk suatu kabinet yang solid yang dapat bertahan hingga pemilihan umum berikutnya. Pada masa politik demokrasi itu,tercatat dalam sejarah bahwa rata-rata umur kabinet hanya sekitar 2 tahun saja.
Selama periode 1950-an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan kolonialisme. formal/modern,seperti pertambangan,distribusi,transportasi,bank,dan pertanian yang komersi ,yang memiliki konstribusi lebih besar daripada sektor informal/tradisional atau output  nasional atau produk domestik  bruto (PDB) di dominasi oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut relatif lebih padat kapital dibanding kegiatan-kegiatan ekonomi yang didominasi oleh pengusaha pribumi dan beralokasi di kota-kota besar seperti jakarta dan surabaya.
Keadaan ekonomi indonesia,terutama setelah dilakukan nasionalisme terhadap semua perusahaan asing ditanah air, termasuk perusahaan perusahaan milik Beland, di tambah lagi dengan peningkatan laju inflasi yang sangat tinggi pada dekade 1950-an. Pada masa pemerintahan Belanda Indonesia memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dengan tingkat inflasi yang snagat rendah dan stabil.
Selain kondisi politik didalam negeri yang tidak mendukung  buruknya perekonomian indonesia pada masa pemerintahan orde lama juga disebabkan oleh keterbatasan faktorfaktor produksi. Seperti orangorang dengan tingkat kewirausahaan dan kapabilitas manajemen yang tinggi,tenga kerja dengan pendidikan keterampilan yang tinggi, dana (khususnya untuk membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh industri), tekhnologi, dan kemampuan pemerintah sendiri untuk menyusun rencana dan strategi pembangunan yang baik. Menurut pengamatan higgins sejak kabinet pertama dibentuksetelahmerdeka,pemerintahindonesia  memberikan prioritas pertama terhadap stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi,pembangunan industri,unfikasi[1],dan rekonstruksi. Akan tetapi, akibat keterbatasan akan faktor-faktor tersebut diatas dan dipersulit lagi oleh kekacauan politik nasional pada masa itu, akhirnya pembangunan atau bahkan rekonstruksi ekonomi indonesia setelah perang tidak pernah terlaksana dengan baik.



a.       Masa pasca kemerdekaan (1945-1950)
Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang jepang.namun adanya blockade ekonomi oleh belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negri mengakibatkan kekosongan kas Negara.
b.      Masa demokrasi liberal (1950-1957)
Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.
c.       Masa demokrasi terpimpin
Sebagai akibat dekrit presiden 5 juli 1959, maka Indonesia menjalankan system demokrasi terpimpin dan terstruktur ekonomi Indonesia menjurus pada system etatisme (segalanya diatur pemerintah) namun lagi-lagi system ini belum mampu memperbaiki keedaan ekonomi Indonesia.

B.     Masa Orde Baru
Tepatnya sejak bulan maret 1966 indonesia memasuki pemerintahan orde baru. Berbeda dengan pemerinthan orde lama, dalam era orde baru ini ,perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial ditanah air. Pemerintahan orde baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh odeologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB dan lembaga-lmbga dunia lainnya, seperti bank dunia dana moneter internasioal (IMF).
            Sebelum rencana pembangunan lewat repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi,sosial,dan politik,serta rehabilitasi ekonomi dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi,mengurangi defisit keuangan pemerintah,dan menghidupkan kembali kegiatan produksi,termasuk ekspor yng sempat mengalami stagnasi pada masa orde lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan 5 tahun (repelita) secara bertahap dengan  target-target yang jelas sangat dihargai negara-negara barat. Menjelang akhir tahun 1960-an atas kerja sama dengan bank dunia IMF,dan ADB ( bank pembangunan Asia) dibentuk suatu kelompok konsorsiumnter-government group on indonesia ( IGGI)  Yang terdiri atas sejumlah negara maju,termasuk negara jepang dan belanda,dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia. Boleh dikatakan bahwa pada saat itu indonesia sangat beruntung. Dalam waktu yang relatif pendek setelah melakukan sistem politiknya secara drastis, dari yang “pro” menjadi “anti”  komunis, indoensia bisa mendapat bantuan dana dari pihak barat. Pada saat itu memang indonesia merupakan satu-satunya negara yang sangat anti komunis dan sedang berusaha secara serius melakukan pembangunan ekonominya yang kelihatan jelas dimata kelompok barat. Pada saat itu belum ada krisi hutang luar negeri ( ULN) dari kelompok LDCs[2][4] seperti pada tahun 1980-an,sehingga boleh dikatakan bahwa perhatian bank dunia pada saat itu dapat diputuskan sepenuhnya kepada indonesia.
                        Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di indonesia pada masa orde baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses indutrialisasi dalam skala besar yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang pling tepat dan efektif  untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi,seperti kesempatab kerja dan defisit neraca pembayarn. Dengan kepercayaan yang penuh bahwa akan ada efek “cucuran kebawah” ,pada awalnya pemerintah memusatkan pembangunan di sektor-sektor tertentu yang secara potensial dapat menyumbangkan nilai tambah yang besar dalam waktu yang tidak panjang dan hanya dipulau jawa, karena pada saat itu fasilitas-fasilitas infrastruktur dan SDM relatif lebih baik dibandingkan di provinsi-provinsi lainnya diluar pulau jawa. Dengan sumber dana yang terbatas pada saat itu dirasa sangat sulit untuk memperhatikan pertumbuhan dan pemerataan pada waktu yang bersamaan.
            Pada bulan April 1969 repelita I (rencana pembangunan lima tahun pertama) dimulai dengan peneknan utama pada pembangunan sektor pertanian dan industri-industri yang terkait, seperti agroindustri. Strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi pada repelita I terpusatkan pada pembangunan industri-industri yang dapat menghasilkan devisa lewat ekspor dan subsitusi impor, industri-industri yang memproses bahan-bahan baku yang tersedia di dalam negeri, industri-industri yang padat karya, industri-industri yang mendukung pembangunan regional, dan juga industri-industri dasar seperti pupuk, semen, kimia dasar, pulp, kertas dan tekstil.
                                    Sebelum pembangunan dilanjutkan pada tahap berikutnya, yakni tinggal landas mengikuti pemikiran Rostow dalam stage of growth-nya, selain stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan yang menyeluruh pada tahap dasar, tujuan utama pelaksanaan repelika I adalah untuk membuat Indonesia menjad swasembada, terutama dalam kebutuhan beras. Hal ini dianggap sangat penting, mengingat penduduk Indonesia sangat besar, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun pada saat itu sekitar 2,5% dan stabilitas politik juga sangat tergantumg pada kemampuan pemerintah menyediakan makanan pokok bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan program penghijauan (revolusi hijau) di sektor pertanian. Dengan dimulainya penghijauan tersebut, sektor pertanian nasional memasuki era modrenisasi dengan penerapan teknologi baru, khususnya dalam pengadaan sistem irigasi, pupuk, dan tata cara menanam.
            Dampak repelita I dan repelita-repelita berikutnya terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, terutama dilihat pada tingkat makro. Proses pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun cukup tinggi, jauh lebih baik daripada selama orde lama, dan juga relatif lebih tinggi daripada laju rata-rata pertumbuhan ekonomi dari kelompok LDCs. Pada awal repelita I (1969), PDB Indonesia tercatat 2,7 triliun rupiah pada harga berlaku atau 4,8 triliun pada harga konstan. Pada tahun 1990 mnjadi 188,5 triliun rupiah pada harga berlaku atau 112,4 triliun rupiah pada harga konstan. Selama periode 1969-1990, laju pertumbuhan PDB pada harga konstan rata-rata per tahun diatas 7 %.
            Perubahan ekonomi struktural juga sangat nyata selama masa orde baru bila dilihat dari perubahan pangsa PDB, terutama dari sektor industri manufaktur meningkat setiap tahun, dari sekitar 8% (atas dasar harga berlaku) atau 7,5% (atas harga dasar konstan) pada tahun 1960 menjadi 12% lebih ( atas dasar harga berlaku) atau 15% lebih (atas dasar konstan) pada tahun 1983. Meningkatnya kontribusi output dari sektor industri manufaktur terhadap pembentukan/pertumbuhan PDB selama periode orde baru mencerminkan adanya suatu proses industrialisasi atau transformasi ekonomi di Indonesia, dari negara agraris ke negara semi industri.
            Ini memang merupakan salah satu perbedaan yang nyata dalam sejarah perekonomian Indonesia antara rezim orde lama dengan rezim orde baru. Di dalam sektor industri manufaktur itu sendiri juga terjadi pendalaman struktural. Walaupun prosesnya relatif lambat dibandingkan dengan di negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand, dan Malaysia tingkat diversifkasi produksi juga semakin besar dengan dibangunnya berbagai macam industri untuk kebutuhan pasar domestik dan ekspor.
                        Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa orde baru tidak saja disebabkan oleh kemampuan kabinet-kabinet yang dipimpin oleh presiden Suharto yang jauh lebih baik / solid dibanding masa orde lama dalam menyusun dan melaksanakan rencana, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi, tetapi juga berkat penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak, terutama pada periode krisis atau oil boom pertama pada tahun 1973/1974. Selain minyak dan pinjaman luar negeri, peranan PMA khususnya sejak pertengahan dekade 1980an terhadap proses pembangunan ekonomi di Indonesia semakin besar. Boleh dikatakan bahwa kebijakan presiden Suharto yang mengutamakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta pertumbuhan ekonomi berdasarkan sistem ekonomi terbuka membuat kepercayaan pihak barat terhadap prospek ekonomi Indonesia sangat besar dibandingkan dengan banyak LDCs lainnya.
            Proses pembangunan dan perubahan ekonomi semakin cepat setelah sejak paruh pertama sekade 1980-1n,pemerintah mengeluarkan berbagai paket deregulasi yang diwali disektor monneter / perbankan yang dan disektor riil, dengan tujuan utama meningkatkan ekspor nonmigas indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Dengan adanya deregulasi-deregulasi tersebut,sistem perekonomian indonesia secara bertahap mengalami pergeseran dari yang sangat tersentralisasi (pada periode 1970-an) menuju desentralisasi dan peranan sektor swasta semakin besar.
            Akan tetapi,pada tingkat meso dan mikro,pembangunan selama ini boleh dikatakan tidak berhasilbahkan dalam banyak aspek semakin buruk. Jumlah kemiskinan baik absolut maupun relatif masih tinggi dan tingkat kesenjangan ekonomi semakin besar. Bahkan menjelang khir 1990-an kesenjangan cenderung meningkat. Sebagai reaksi pemerintah terhadap kenyataan diatas, khususnya pada repelita ke VI,orientasi kebijakan-kebijakannya mengalami perubahan dari penekanan hanya pada pertumbuhan ke pertumbuhan dengan pemerataan. Untuk mengurangi tingkat kesenjangan dan kemiskinan,pemerintah menjalankan berbagai macam program ,terutama di daerah perdesaan seperti Program Impress Desa Tertinggal (IDT),program keluarga sejahtera,dan program pembinaan usaha kecil.
                        Sejak masa orde lama hingga berakhirnya masa orde baru dapat dikatakan indonesia telah mengalami dua orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda,yakni dari ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis pada zaman rezim soekarno ke ekonomi terbuka berorientasi kapitalis pada masa soeharto. Perubahan orientasi kebijakan ekonomi ini membuat kinerja ekonomi nasional pada masa orde baru menjadi lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan orde lama.
Pengalaman ini menunjukkan bahwa ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik,yaitu sebagai berikut.
1.      Kemauan politik yang kuat
2.       Stabilitas politik dan ekonomi
3.      SDM yang lebih baik
4.       Sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat
5.  Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik
Tetapi selain menghasilkan efek-efek positif,pemerintahan orde baru tetap memiliki cacat. Biaya ekonomi yang tinggi, serta fundamentasl ekonomi yang rapuh. Hal terakhir ini dapat dilihat antara lain pada buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan indonesia terhadap modal asing, termasuk pinjaman dan impor. Ini semua akhirnya membuat Indonesia dilanda krisis ekonomi besar yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah  terhadap dollar AS pada pertengahan tahun 1997.
C.    Masa Orde Reformasi
Pada pertengahan tahun 1999 dilakukan pemilihan umum,yang akhirnya dimenangi oleh partai demokrasi Indonesia prjuangan (PDI-P) dan golkar pada posisi kedua. KH Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden keempat dan megawati adalah wakilnya. Tanggal 20 Oktober menjadi akhir dari pemerintahan transisi,dan awal dari pemerintahan Gus Dur yang sering disebut juga pemerintahan reformasi.
Pada awal pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh presiden Gus Dur masyarakat umum dan kalangan pengusaha serta investor,termasuk investor asing, menaruh harapan besar terhadap kemampuan dan kesungguhan gus dur untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan menuntaskan semua permaslahan yang ada didalam negeri warisan rezim orde baru, seperti KKN,supremasi hukum,HAM,penembakan tragedi trisakti,semanggi I dan II,peranan abri didalam politik dan masalah disintegrasi.
Dalam hal ekonomi, dibanding tahun sebelum nya (1999), kondisi perekonomian indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0% dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia juh lebih baik lagi,dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah, mencerminkan bahwa kondisi mneter didalam negeri sudah mulai stabil.
Gus Dur mulai menunjukan sikap dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kontroversial dan membingungkan pelaku-pelaku bisnis. Gus Dur cenderung bersifat diktator dan praktek KKN di lingkungannya semakin intensif, dengan hal itu menimbulkan perseteruan dengan DPR yang klimaksnya adalah dikeluarkannya peringatan resmi kepada Gus Dur lewat memorandum I dan II. Dengan itu Gus Dur terancam akan diturunkan jabatannya, jika usulan percepatan sidang istimewa MPR jadi dilaksanakan pada bulan Agustus 2001.
Selama pemerintahan gusdur, tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang terselesaikan dengan baik. Bergabai kerusuhan sosial terus berlanjut. Belu lagi demonstrasi buruh semakin genjar yang mencerminkan semakin tidak puasnya mereka terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri, juga pertikaian elite politik juga semakin besar. Selain itu, hubungan pemerintah dengan IMF tidak baik.
Jika kondisi seperti ini terus berlangsung, tidak mustahil tahun 2002 ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya. Gus Dur dan kabinetnya tidak menunjukkan keinginan politik yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan krisis ekonomi hingga tuntas dengan prinsi “once and for all”. Pemerintah Gus Dur cenderung menyederhanakan krisis ekonomi hanya terbatas pada agenda masalah amandemen UU BI, masalah desentralisasi fiskal, masalah restrukturisasi hutang, dan masalah divestasi BCA dan bank Niaga.
Fenomena rumitnya persoalan ekonomi, ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi misalnya, pergerakan indeks harga saham gabungan atau (IHSG) antara 30 maret 2000 hingga 8 maret 2001 menunjukkan tren ekonomi yang negatif. Indikator kedua, adalah pergerkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Untuk menahan penurunan lebih lanjut, Bank Indonesia secara agresif terus melakukan interfensi pemerintah. Namun, pada 12 maret 2001 ketika Istana Presiden dikepung para demonstran yang menuntut Gus Dur mundur, nilai tukar rupiah semakin merosot. Pada bulan april 2001, sempat menyentuh Rp. 12.000/ $ AS yang merupakan kurs rupiah terendah. Berdampak negatif terhadap roda perekonomian terutama karena dua hal. Pertama, karena perekonomian Indonesia masih tergantung pada impor, baik untuk barang-barang modal dan pembantu, komponen dan bahan baku, maupun barang-barang konsumsi. Kedua, ULM Indonesia dalam nilai $ AS, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, sangat besar. Indikator-indikator lainnya adalah angka inflasi yang di prediksi dapat menembus dua digit dan cadangan devisa yang padat minggu terakhir maret 2002 menurun dari 29 Milliar $ AS menjadi 28,875 $ AS.

A.    ANALISA(MENGANALISA SARAN-SARAN PEMAKALAH DENGAN MENGAITKAN TEORI DENGAN KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA SAAT INI)
Ø  KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA SAAT INI
Sebagian orang berpendapat bahawa sistem yang digunakan sekarang lebih condong ke barat atau disebut sistem ekonomi liberal/kapitalis, sistem yang membebaskan segala macam bentuk kegiatan ekonomi. Pemerintah tak ada urusan dengan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat. Mereka semua mendapat hak yang sama untuk berkreatifitas tak ada larangan. Intinya adalah sistem ini semua bebas melakukan apa saja sehingga tak mengherankan kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang super power pada sistem ekonomi sehingga membuat yang miskin semakin miskin, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, itulah yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis yang tidak lama lagi akan menuju neo-liberal. Indikasi sistem perekonomian Indonesia diarahkan untuk mengikuti mekanisme pasar disamping dominasi kekuatan korporasi swasta yang semakin menguat. Sistem neo-liberal ini semakin subur manakala bola salju globalisasi semakin memasuki berbagai sendi-sendi kehidupan. Semula globalisasi masih terkait dengan bidang informasi dan komunikasi, namun bola salju globalisasi semakin membesar dan menggulung bidang lainnya termasuk sektor ekonomi,politik. Contohnya saja Harga BBM sudah didesak agar secara bertahap mengikuti harga internasional. Di Indonesia sendiri dapat dihitung para konglomerat yang menguasai perekonomian, itu hanya ada segelintir orang saja. Kondisi ini terjadi sebagai konsekuesi kita menganut sistem kapitalis. Sebenarnya sistem inilah yang dijalan kan di Indonesia walaupun pemerintah tidak mengakuinya secara terbuka.
Masuknya Sistem tersebut dapat  kita lihat dari beberapa Indikator yaitu :
a.  Dihapusnya berbagai subsidi untuk masyarakat secara bertahap, sehingga harga     barang barang strategis ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar.
b.  Nilai Kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap, sehingga besar kecilnya kurs rupiah akan ditentukan oleh mekanisme pasar.
c. Perusahaan BUMN  mulai beralih ke pihak swasta, sehingga peran pemerintah semakinberkurang
d. Ke ikut sertaan bangsa Indonesai dalam kancah WTO dan perjanjian GATT yang semakin menunjukan komitmen bangsa Indonesia dalam tata liberalisme dunia.
Dampak positif yang di timbulkan dari sistem kapitalis ini yaitu dari aspek permodalan, kita dapat dengan mudah mendapatkan modal dengan cepat dari investor asing sedangkan dampak negatif dari sistem ini banyak terjadi masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi dan hutang luar negeri yang tinggi.
Namun meskipun demikian, bagi kami pribadi perekonomian indonesia bisa di katakan cukup memperlihatkan peningkatan yang bisa di banggakan. Terlihat pada saat terjadi krisis global, di mana banyak negara di dunia mengalami krisis namun tidaklah demian indinesia. Indonesia masih bisa bertahan dari krisis ekonomi. Walaupun masih dapat bertahan, sudah seharusnya pemrintah dan seluruh rakyat indonesia sadar untuk memperbaiki perekonomian indonesia lbih baik lagi dengan memberantas KKN, memangkas pengeluaran pemerintah, membuka lapangan pekerjaan, dan lebih memperlihatkan rakyat demi terciptannyakesejahteraan indonesia. Pada intinya kerjasamalah yang di butuhkan bangsa ini untuk mewudkan tujuan tersebut.








DAFTAR PUSTAKA
Tambunan T.H,2003,perekonomian indonesia beberapa masalah penting,jakarta,ghalia Indonesia
Booth anne,McCawley Peter,1990,ekonomi orde baru,petaling jaya selangor Malaysia,lembaga penelitian pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial
Lindblad J thomas,2002,fondasi historis ekonomi Indonesia,Yogyakarta,pusat studi sosial asia tenggara UGM







Sistem perekonomian Indonesia



PEMBAHASAN
A.    Pengertian Sistem Ekonomi
Yang dimaksud sistem ekonomi adalah suatu cara untuk mengatur dan mengorganisasi segala aktivitas ekonomi dalam masyarakat baik yang dilakukan oleh pemerintah atau swasta berdasarkan prinsip tertentu dalam rangka mencapai kemakmuran atau kesejahteraan.
 Menurut Gilarso (1992:486) sistem ekonomi adalah keseluruhan tata cara untuk mengoordinasikan perilaku masyarakat (para konsumen, produsen, pemerintah, bank, dan sebagainya) dalam menjalankan kegiatan ekonomi (produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dan sebagainya) sehingga menjadi satu kesatuan yang teratur dan dinamis, dan kekacauan dapat dihindari.
 Sedangkan McEachern berpendapat bahwa sistem ekonomi dapat diartikan sebagai seperangkat mekanisme dan institusi untuk menjawab pertanyaan apa, bagaimana, dan untuk siapa barang dan jasa diproduksi (what, how, dan for whom).
B.     Macam-macam Sistem Ekonomi
 Ada berbagai macam sistem ekonomi di dunia ini yang saling berbeda satu sama lain. Timbulnya berbagai macam sistem ekonomi yang berbeda tersebt dalam suatu negara disebabkan oleh beberapa faktor yaitu :
1.      Ada tidaknya campur tangan pemerintah dalam kegiatan ekonomi.
2.      Sistem pemerintahan yang dianut suatu negara.
3.      Kepemilikan negara terhadap faktor-faktor produksi.
4.      Sumber daya yang ada dalam suatu negara, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki.
Dari ke-empat faktor tersebut, timbullah berbagai macam mekanisme sistem ekonomi, diantaranya:
a.       Sistem Ekonomi Tradisi.
Mekanisme koordinasi berdasarkan tradisi yang berlaku dalam perekonomian yang msih berada dalam tahap sangat sederhana, dimana kegiatan ekonomi sangat terbatas, jumlah penduduk masih sngat sedikit dan saling mengenal karena itu ikatan kekeluargaan juga masih sangat sangat kuat. Pada tahap ini tujuan berproduksi tidaklah trlalu termotivasi oleh semangat mencari keuntungan. Skala produksi masih sangat kecil, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Kelebihan produksi ditukarkan dengan produk lain dari keluarga atau unit ekonomi yang lain.[1]
Ciri-ciri sistem ekonomi tradisional :
1)      Belum adanya pembagian kerja yang jelas.
2)      Ketergantungan pada sektor pertanian/agraris.
3)      Ikatan tradisi bersifat kekeluargaan sehingga kurang dinamis.
4)      Teknologi produksi sederhana.
Kebaikan sistem ekonomi tradisonal :
1)      Menimbulkan rasa kekeluargaan dan kegotongroyongan masing-masing individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
2)      Pertukaran secara barter dilandasi rasa kejujuran daripada mencari keuntungan.
Keburukan sistem ekonomi tradisional:
1)      Pola pikir masyarakat secara umum yang masih statis.
2)      Hasil produksi terbatas sebab hanya menggantungkan factor produksi alam dan tenaga kerja secara apa adanya.
b.      Sistem Ekonomi Terpusat/Komando (Sosialis)
 Sistem ekonomi komando, dikatakan demikian karena mekanisme koordinasinya memenag berdasarkan komando pusat kekuasaan. Semua kegiatan ekonomi yang penting : produksi, konsumsi, dan distribusi di tentukan oleh lembaga kekuasaan. Lembaga yang diberikan hak koordinasi ekonomi disebut perencanaan terpusat.
Salah satu Negara yang pernah sangat mengandalkan system ekonomi ini adalah RRC pada zaman Mao Zedong.[2]
Ciri-ciri _ystem ekonomi terpusat:
1)      Kegiatan perekonomian dari produksi, distribusi, dan konsumsi serta harga ditetapkan pemerintah dengan peraturan negara.
2)      Hak milik perorangan atau swasta tidak diakui, sehingga kebebasan individu dalam berusaha tidak ada.
3)      Alat-alat produksi dikuasai oleh negara.
Kebaikan sistem ekonomi terpusat:
1)      Pemerintah lebih mudah dalam mengadakan pengawasan dan pengendalian.
2)      Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan ekonomi.
3)      Kemakmuran masyarakat merata.
4)      Perencanaan pembangunan lebih cepat direalisasikan.
Keburukan sistem ekonomi terpusat:
1)      Adanya pemasungan daya kreasi masyarakat sehingga hamper semua inisiatif, inovasi diprakarsai oleh pemerintah.
2)      Adanya pasar gelap yang diakibatkan adanya pembatasan yang terlalu ketat oleh pemerintah.
3)      Anggota masyarakat tidak dijamin untuk memilih dan menentukan jenis pekerjaan serta memilih barang konsumsi yang dikehendaki.
4)      Pemerintah bersifat paternalistis, artinya apa yang telah diatur/ditetapkan oleh pemerintah adalah benar dan harus dipatuhi.
c.       Sistem Ekonomi Liberal (Kapitalis)
Sistem ekonomi liberal adalah suatu sistem ekonomi yang menghendaki kebebasan yang seluas-luasnya bagi setiap individu untuk melakukan tindakan ekonomi tanpa campur tangan dari pemerintah. Suatu kondisi di mana pemerintah benar-benar lepas tangan dalam pengambilan keputusan ekonomi dalam istilah ekonomi disebut laissez-faire.
Negara-negara yang menganut sistem ekonomi liberal adalah Amerika Serikat, Inggris, Perancis, Belgia, Irlandia, Swiss, Kanada, dan Indonesia yang pernah menganut sistem ekonomi liberal pada tahun 1950-an.
Ciri-ciri sistem ekonomi liberal:
1)      Diakuinya kebebasan pihak swasta/masyarakat untuk melakukan tindakantindakan ekonomi.
2)      Diakuinya kebebasan memiliki barang modal (barang kapital).
3)      Dalam melakukan tindakan ekonomi dilandasi semangat untuk mencari keuntungan sendiri.
Kebaikan sistem ekonomi liberal:
1)      Adanya persaingan sehingga mendorong kemajuan usaha.
2)      Campur tangan pemerintah dalam bidang ekonomi kecil sehingga mendorong kesempatan lebih luas bagi pihak swasta.
3)      Produksi didasarkan pada permintaan pasar atau kebutuhan masyarakat.
4)      Pengakuan hak milik oleh negara mendorong semangat usaha masyarakat.
Keburukan sistem ekonomi liberal:
1)      Adanya praktik persaingan tidak sehat, yaitu penindasan pihak yang lemah.
2)      Persaingan tidak sehat dapat menimbulkan monopoli yang merugikan masyarakat.
3)      Timbulnya praktik yang tidak jujur yang didasari mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, sehingga kepentingan umum dikesampingkan.
d.      Sistem Ekonomi Pasar / Liberal [3]
Pencetus gagasan sistem ekonomi pasar adalah Adam Smith. Ia berpendapan bahwa kemakmuran bangsa akan terjamin jika setiap orang diberi kebebasan untuk menentukan sendiri tentang apa, berapa, di mana, dan bagaimana melakukan kegiatan ekonomi. Pemikirannya tersebut dimuat dalam buku An Inquiri Into the Nature and Causes of the wealth of Nations.
Sistem ekonomi pasar sering disebut juga sistem ekonomi liberal. Sistem perekonomian yang paling tepat untuk mendorong kesejahteraan bangsa adalah sistem ekonomi di mana pemerintah memberi kebebasan kepada individu dan badan - badan swasta untuk melakukan produksi dan konsumsi menurut pertimbangan sendiri. Ketentuan tentang jenis dan jumlah barang dan jasa yang diproduksi, untuk siapa sasaran produksi, serta cara distribusi ditentukan oleh mekanisme pasar yaitu hubungan permintaan dan penawaran. Pemerintah memberikan kebebasan dalam penggunaan sumber - sumber ekonomi.
Ciri - Ciri Sistem Ekonomi Pasar :
1)      Hak milik setiap orang diakui, bahkan diberi kebebasan untuk memiliki barang modal.
2)      Seluruh aktivitas ekonomi dilakukan oleh masyarakat atau masyarakat.
3)      Pemeirntah tidak campur tangan dalam mekanisme pasar.
4)      Terjadi persaingan secara bebas.
Kelebihan Sistem Ekonomi Pasar :
1)      Terjadi efisiensi dan efektivitas yang tinggi, karena semua tindakan dilandasi motif ekonomi.
2)      Kreativitas masyarakat berkembang karena diberi kebebasan berusaha, memilih pekerjaan, dan menentukan konsumsi.
3)      Barang - barang yang ada di pasar bermutu tinggi karena barang yang kurang bermutu tidak diterima oleh pasar.
4)      Perseorangan dan badan swasta bebas memilih dan memiliki alat produksi.
Kelemahan Sistem Ekonomi Pasar :
1)      Terjadi persaingan yang tidak sehat.
2)      Pemerataan pendapatan sulit dicapai.
3)      Terdapat kecenderungan berupa pemilik modal mengeksploitasi kaum pekerja dan sumber - sumber ekonomi.
4)      Monopoli yang terjadi akibat persaingan bebas dapat merugikan masyarakat.
e.       Sistem Ekonomi Campuran[4]
Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau kombinasi yang mengambil kelebihan sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar. SIstem ini banyak dianut oleh negara - negara di dunia. Sistem ekonomi yang dijalankan di setiap negara tidak sama dengan negara yang lain. Perbedaan terjadi karena setiap negara memiliki proporsi yang tidak sama dalam mengambil unsur kelebihan dari sistem ekonomi terpusat maupun sistem ekonomi pasar.
Pada sistem ekonomi campuran, pemerintah serta masyarakat atau swasta bersama - sama meningkatkan kegiatan perekonomian. Pemerintah berperan sebagai pengendali dan stabilisator kegiatan ekonomi, sedangkan masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Tujuan pemerintah melakukan campur tangan dalam kegiatan ekonomi adalah untuk melindungi masyarakat yang lemah serta mengatasi kegiatan ekonomi yang berfluktuasi. Campur tangan pemerintah misalnya diterbitkannya peraturan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh swasta agar sesuai dengan norma yang wajar.
Ciri - Ciri Sistem Ekonomi Campuran :
1)      Merupakan kombinasi antara sistem ekonomi terpusat dan sistem ekonomi pasar.
2)      Sumber daya yang penting seperti listrik, air, telekomunikasi, dan transportasi dikuasai oleh pemerintah.
3)      Intervensi pemerintah ditandai dengan adanya undang – undang dan kebijakan ekonomi sehingga persaingan tidak sehat dapat dihindari.
4)      Terjadi keseimbangan peran antara pemerintah dan swasta.
Kelebihan Sistem Ekonomi Campuran :
1)      Sektor ekonomi yang dikuasai oleh pemerintah lebih bertujuan untuk kepentingan masyarakat.
2)      Hak individu / swasta diakui dengan jelas.
3)      Harga lebih mudah untuk dikendalikan.
Kelemahan Sistem Ekonomi Campuran :
1)      Beban pemerintah lebih berat daripada swasta.
2)      Timbul KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) dalam pemerintah karena banyak sektor - sektor produksi yang lebih menguntungkan pihak pemerintah.
3)      Adanya anggapan bahwa karyawan yang bekerja pada pemerintah statusnya lebih tinggi daripada pegawai swasta.
f.       Sistem Ekonomi Pancasila[5]
Ada berbagai macam sistem ekonomi yang ada di dunia. Sistem ekonomi manakah yang dianut oleh Indonesia? Sistem ekonomi yang dianut negara Indonesia adalah sistem ekonomi pancasila. Sistem ekonomi pancasila adalah sistem ekonomi yang dijiwai oleh ideologi pancasila, di dalamnya terkandung makna demokrasi ekonomi.
Kegiatan ekonomi yang dilakukan berdasarkan usaha bersama berasaskan kekeluargaan dan kegotongroyongan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pimpinan dan pengawasan pemerintah. Sistem ekonomi Pancasila memberikan kebebasan berusaha kepada masyarakat dengan batas dan syarat tertentu. Landasan sistem ekonomi pancasila antara lain sila - sila dalam pancasila, pembukaan UUD 1945, dan UUD 1945 pasal 27, 33, dan 34.
Ciri - Ciri Sistem Ekonomi Pancasila:
1)      Hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (pemerintah).
2)      Peran negara dan pihak swasta sangat penting, namun tidak dominan.
3)      Masyarakat adalah bagian yang penting, di mana kegiatan produksi dilakukan oleh semua untuk semua serta dipimpin dan diawali oleh anggota masyarakat.
4)      Hubungan kerja antar lembaga ekonomi tidak didasarkan pada jumlah modal, tetapi didasari atas asas kekeluargaan.
5)      Terlaksananya sistem desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi.
Ciri pokok sistem ekonomi Pancasila terdapat pada UUD 1945 Pasal 33, dan GBHN Bab III B No.14.
Berikut ini ciri-ciri pokok sistem ekonomi Pancasila Pasal 33 Setelah Amandemen 2002.
1)      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2)      Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yangmenguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3)      Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4)      Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
5)      Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.
GBHN Bab III B No. 14
 Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. Oleh karenanya maka pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim yang sehat bagi perkembangan dunia usaha; sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbingan serta penciptaan iklim tersebut dengan kegiatan yang nyata.
C.     Sistem Ekonomi Indonesia
Sistem ekonomi Indonesia disebut demokrasi ekonomi atau ekonomi Pancasila. Dalam demokrasi ekonomi, produksi dilakukan sebagai usaha bersama untuk kepentingan bersama. Demokrasi ekonomi mengutamakan peranan aktif masyarakat dalam kaitannya dengan kegiatan pembangunan. Pemerintah berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan iklim ekonomi untuk perkembangan dunia usaha. Sedangkan dunia usaha berkewajiban memberi tanggapan yang positif terhadap pengarahan, bimbingan, dan berusaha menciptakan iklim yang sehat dalam kegiatan yang dilakukan.
Landasan idiil demokrasi ekonomi adalah Pancasila, sedangkan landasan konstitusionalnya adalah UUD 1945. Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar demokrasi ekonomi. Adapun bunyi Pasal 33 UUD 1945, sebagai berikut :
1)      Ayat (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2)      Ayat (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3)      Ayat (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Penjelasan Pasal 33 Ayat (1) menegaskan bahwa, produksi dikerjakan oleh semua dan untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan bukan kemakmuran orang seorang. Bangun perusahaan yang sesuai adalah koperasi.
Pasal 33 tersebut dijadikan landasan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang dijadikan dasar pelaksanaan pembangunan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
1)      Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
2)      Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3)      Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagai pokok-pokok kemakmuran rakyat dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
4)      Sumber kekayaan dan keuangan negara digunakan dengan pemufakatan lembaga perwakilan rakyat, dan pengawasanterhadap kebijaksanaannya ada pada lembaga perwakilan rakyat pula.
5)      Perekonomian daerah dikembangkan secara serasi dan seimbang antar daerah dalam satu kesatuan perekonomian nasional dengan mendayagunakan potensi dan peran serta daerah secara optimal dalam rangka perwujudan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.
6)      Warga negara memiliki kebebasan dalam memilih pekerjaan yang dikehendaki serta mempunyai hak akan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
7)      Hak milik perseorangan diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat.
8)      Potensi, inisiatif dan daya kreasi setiap warga negara dikembangkan sepenuhnya dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum.
Selanjutnya, dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila harus dihindarkan hal-hal berikut:
1)      Sistem free fight liberalism (sistem ekonomi liberal yang bebas), yang menumbuhkan ekploitasi terhadap manusia dan bangsa lain, yang dalam sejarah di Indonesia telah menimbulkan kelemahan struktural ekonomi nasional dan posisi Indonesia dalam perekonomian dunia.
2)      Sistem etatisme (sistem ekonomi komando), bahwa negara beserta aparatur ekonomi bersifat dominan, mendesak, dan mematikan potensi serta daya kreasi unit-unit ekonomi di luar sektor negara.
3)      Persaingan tidak sehat serta pemusatan kekuatan ekonomi pada satu kelompok dalam berbagai bentuk monopoli dan monopsoni, yang merugikan masyarakat dan bertentangan dengan cita-cita keadilan sosial.
Ciri-ciri sistem ekonomi Indonesia
Negara Indonesia memiliki Sistem ekonomi yang berlandaskan pada UUD 1945 pasal 33 yang telah disebutkan diatas dan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
1)      Pemerintah memiliki peranan yang penting sama hal nya dengan Swasta. namun peranan penting tersebut tidak berarti dominan. Peranan yang penting namun tidak dominan dari pemerintah dan swasta tersebut bertujuan Agar tidak terjadinya sistem ekonomi komando yang hanya dimonopoli oleh beberapa pihak saja dan juga menghindari adanya sistem ekonomi pasar bebas yang sebebas-bebasnya.
2)      Sistem ekonomi Indonesia berdasarkan pada asas kekeluargaan sehingga hal itu menjadikan perekonomian di Indonesia tidak hanya didominasi oleh faktor modal saja, namun juga didominasi oleh keberadaan buruh yang juga dianggap memiliki peranan yang sama pentingnya.
3)      Semua kegiatan perekonomian dilaksanakan oleh rakyat, dan untuk rakyat dibawah pengawasan dari pemerintah, Semua kekayaan alam Indonesia yang mencakup bumi, Air, dan udara di Indonesia sepenuhnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. 
4)      Sumber-sumber kekayaan alam dan keuangan yang dimiliki oleh negara dimanfaatkan dengan dasar mufakat dari lembaga perwakilan rakyat yang mendengarkan aspirasi rakyat, dan diawasi oleh kebijakan yang dibuat oleh lembaga perwakilan rakyat pula. 
5)      Seluruh warga negara Indonesia memiliki hak untuk menentukan pekerjaan yang akan dilakukannya dan semua Warga negara memiliki hak untuk mendapatkan kelayakan hidup. 
6)      Hak kepemilikan individu diakui namun tidak boleh bertentangan dengan hak masyarakat lainnya. 
7)      Potensi, inisiatif dan daya kreasi semua Warga negara Indonesia dapat dikembangkan semaksimal mungkin dengan batasan tidak mengganggu kepentingan masyarakat lain secara umum. 
8)      Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.




D.    Analisa
Dunia mengakui ada dua kutub sistem ekonomi yaitu Kapitalis dan Komunis.  Sistem ekonomi Kapitalis bersifat Market Mechanism, yaitu semua hal mengenai perekonomian diserahkan kepada pasar. Sementara sistem ekonomi Komunis adalah sistem ekonomi Centralistic, yaitu semua hal diatur oleh pemerintah. Namun pada kenyataannya sekarang hampir tidak ada negara yang menggunakan sistem ekonomi tersebut secara murni.
Negara Indonesia menggunakan sistem ekonomi Pancasila, yaitu sistem ekonomi yang mengambil  hal yang baik dari sistem ekonomi kapitalis dan komunis dan membuang yang buruk dari keduanya.
Namun dalam praktiknya, system ekonomi lebih mengarah kepada system ekonomi liberal, hal terlihat dari banyaknya modal asing yang masuk ke Indonesia yang mengakibatkan kekayaan Negara banyak keluar, padahal jika mengacu pada system ekonomi demokrasi pancasila masyarakat menjadi prioritas utama untuk memperoleh kesejahteraan.
Selain itu pemerataan pendapat merupakan masalah yang masih belum bisa di selesaikan, hal ini terjadi karena  hanya beberapa orang saja memiliki modal yang mengarah pada kapitalisme sehingga yang kaya semakin kaya  yang miskin semakin  miskin hal ini. tentu saja sangat bertolak belakang jika kita kembali pada prinsip ekonomi demokrasi pancasila
Walaupun hal diatas terjadi, namun kita tidak bisa menyalahkan sistemnya, Karena kesalahan bukan pada system yag dianut namun pada implementasiya.
Meskipun Indonesia mengganti system ekonomi, namun jika tidak diikuti dengan perbaikan pada oknum yang terlibat maka tidak akan member pengaruh atau perubahan yang signifikan.
Menurut kami Indonesia sudah cocok dan pas menggunakan sistem ekonomi Pancasila dan tidak harus mengganti system ekonominya menjadi kapitalis maupun komunis murni alasannya yaitu:
Pertama dalam Kapitalis murni, perusahaan atau suatu usaha didirikan dengan tujuan Profit Motive. Di Indonesia hal itu tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya. Campur tangan pemerintah sangat diperlukan pada hal-hal tertentu, seperti dalam penyediaan barang-barang publik seperti jalan dan jembatan. Apabila semua perusahaan bergerak dengan motif keuntungan, maka barang-barang publik tidak akan pernah tersedia, perusahaan tidak mau membuat barang publik karena tidak menguntungkan bagi perusahaan. Oleh sebab itu maka peran pemerintah diperlukan.
Kedua masih banyak masyarakat Indonesia saat ini yang dibawah garis kemiskinan. Apabila Indonesia menggunakan sistem ekonomi Kapitalis, maka akan memiskinkan masyarakat. Ekonomi kapitalis murni tidak bisa diterapkan di Indonesia, karena sistem tersebut hanya menguntungkan dua golongan, yakni pemilik modal dan perbankan. Orang-orang yang memiliki modal akan semakin kaya, sementara yang miskin akan semakin miskin dan akhirnya akan menyebabkan ketimpangan.
Ketiga kebanyakan masyarakat Indonesia memiliki usaha yang masih tergolong kedalam UKM ( Usaha Kecil Menengah) yang masih belim bisa bersaing secara sempurna dengan usaha-usaha yang besar. Oleh sebab itu, maka diperlukan peran pemerintah (Komunis/Sosialis) untuk membantu dalam mengatur atau memberikan keijakan agar Infant Industry tersebut bisa berkembang.
Keempat Indonesia adalah negara yang masih sedang berkembang, kegagalan pasar masih sering terjadi yang dapat disebabkan oleh kurang meratanya informasi dan aksesibilitas terhadap sarana transportasi dan komunikasi. Apabila ekonomi diserahkan ke pasar sepenuhnya, maka akan terjadi kegagalan pasar yang akan membuat perekonomian menjadi buruk.
Oleh sebab itu, maka Indonesia tidak cocok menggunakan sistem ekonomi kapitalis murni maupun komunis murni. Sistem ekonomi yang sudah di anut oleh Indonesia yaitu sistem ekonomi  Pancasila (campuran) adalah sistem ekonomi yang sangat baik. Hanya saja masalahnya bagaimana penerapannya dalam kenyataan.


DAFTAR PUSTAKA
Rahardja, Pratama, Pengantar Ilmu Ekonomi  (Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI:2008)
http://ww.zonaesia.com/2014/11/sistem-ekonomi-saat -iniS



[1]. Rahardja, Pratama, Pengantar Ilmu Ekonomi  (Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI:2008)
[2] Ibid
[3] . http://fatah-kharisma.blogspot.co.id/2015/02/macam-macam-sistem-ekonomi.html
[4] . ibid
[5] . Ibid