SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

SEJARAH PEREKONOMIAN INDONESIA

                 Indonesia adalah negara yang memiliki letak geografis yang sangat strategis, karena berada di antara dua benua (Asia dan Eropa) serta dua samudra (Pasifik dan Hindia), sebuah posisi yang strategis dalam jalur pelayaran perdagangan antara benua. Perdagangan saat itu mengenal sebutan jalur sutra laut, yaitu jarur dari Tiongkok dan Indonesia yang melalui Selat Malaka menuju ke India. Perdagangan laut antara India, Tiongkok, dan Indonesia dimulai pada abad pertama sesudah masehi, demikian juga hubungan Indonesia dengan daerah-daerah di Barat (Kekaisaran Romawi). Perdagangan di masa kerajaan-kerajaan tradisional disebut oleh Van Leur mempunyai sifat kapitalisme politik, dimana pengaruh raja-raja dalam perdagangan itu sangat besar. Misalnya di masa Sriwijaya, saat perdagangan internasional dari Asia Timur ke Asia Barat dan Eropa, mencapai zaman keemasannya. Raja-raja dan para bangsawan mendapatkan kekayaannya dari berbagai upeti dan pajak. Tak ada proteksi terhadap jenis produk tertentu, karena mereka justru diuntungkan oleh banyaknya kapal yang lewat di daerah mereka.

Sejarah Perekonomian Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 masa, yaitu:

A.    Masa Orde Lama

Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian, tidak berarti dalam prakteknya Indonesia sudah bebas dari belanda dan bisa memberi perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi. Pada tahun-tahun pertama setelah kemerdekaan indonesia keadaan ekonomi Indonesia sangat buruk,ekonomi nasional boleh dikatakan mengalami stagflasi. Defisit saldo neraca pembayaran dan defisit keuangan pemerintah sangat besar,kegiatan produksi disektor pertanian dan sktor industri manufaktur praktis terhenti. Tingkat inflasi sangat tinggi ,hingga mencapai lebih dari 500% menjelang akhir periode orde lama. Semua ini disebabkan oleh berbagai macam faktor,yang penting ,dan diantaranya adalah pendudukan jepang, perang dunia II, perang revolusi, manajemen ekonomi makro yang sangat jelek.

Pernah dikatakan bahwa indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokratis. Yakni pada periode 1949-1956. Akan tetapi, sejarah Indonesia menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi tersebut ternyata menyebabkan kehancuran politik dan pereknomian nasional. Akibat terlalu banyaknya pastai politik yang ada dan semuanya ingin berkuasa,sehingga menimbulkan banyak konflik antar partai. Konfik tersebut berkepanjangan sehingga tidak memberi sedikitpun kesempatan untuk membentuk suatu kabinet yang solid yang dapat bertahan hingga pemilihan umum berikutnya. Pada masa politik demokrasi itu,tercatat dalam sejarah bahwa rata-rata umur kabinet hanya sekitar 2 tahun saja.

Selama periode 1950-an struktur ekonomi Indonesia masih peninggalan kolonialisme. formal/modern,seperti pertambangan,distribusi,transportasi,bank,dan pertanian yang komersi ,yang memiliki konstribusi lebih besar daripada sektor informal/tradisional atau output  nasional atau produk domestik  bruto (PDB) di dominasi oleh perusahaan-perusahaan asing tersebut relatif lebih padat kapital dibanding kegiatan-kegiatan ekonomi yang didominasi oleh pengusaha pribumi dan beralokasi di kota-kota besar seperti jakarta dan surabaya.

Keadaan ekonomi indonesia,terutama setelah dilakukan nasionalisme terhadap semua perusahaan asing ditanah air, termasuk perusahaan perusahaan milik Beland, di tambah lagi dengan peningkatan laju inflasi yang sangat tinggi pada dekade 1950-an. Pada masa pemerintahan Belanda Indonesia memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang cukup baik dengan tingkat inflasi yang snagat rendah dan stabil.

Selain kondisi politik didalam negeri yang tidak mendukung  buruknya perekonomian indonesia pada masa pemerintahan orde lama juga disebabkan oleh keterbatasan faktorfaktor produksi. Seperti orangorang dengan tingkat kewirausahaan dan kapabilitas manajemen yang tinggi,tenga kerja dengan pendidikan keterampilan yang tinggi, dana (khususnya untuk membangun infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh industri), tekhnologi, dan kemampuan pemerintah sendiri untuk menyusun rencana dan strategi pembangunan yang baik. Menurut pengamatan higgins sejak kabinet pertama dibentuksetelahmerdeka,pemerintahindonesia  memberikan prioritas pertama terhadap stabilisasi dan pertumbuhan ekonomi,pembangunan industri,unfikasi[1],dan rekonstruksi. Akan tetapi, akibat keterbatasan akan faktor-faktor tersebut diatas dan dipersulit lagi oleh kekacauan politik nasional pada masa itu, akhirnya pembangunan atau bahkan rekonstruksi ekonomi indonesia setelah perang tidak pernah terlaksana dengan baik.

a.       Masa pasca kemerdekaan (1945-1950)

Keadaan ekonomi keuangan pada masa awal kemerdekaan amat buruk karena inflasi yang disebabkan oleh beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Pada oktober 1946 pemerintah RI mengeluarkan ORI (Oeang Republik Indonesia) sebagai pengganti uang jepang.namun adanya blockade ekonomi oleh belanda dengan menutup pintu perdagangan luar negri mengakibatkan kekosongan kas Negara.

b.      Masa demokrasi liberal (1950-1957)

Perekonomian diserahkan sepenuhnya pada pasar, padahal pengusaha pribumi masih belum mampu bersaing dengan pengusaha non-pribumi. Pada akhirnya hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia.

c.       Masa demokrasi terpimpin

Sebagai akibat dekrit presiden 5 juli 1959, maka Indonesia menjalankan system demokrasi terpimpin dan terstruktur ekonomi Indonesia menjurus pada system etatisme (segalanya diatur pemerintah) namun lagi-lagi system ini belum mampu memperbaiki keedaan ekonomi Indonesia.

B.     Masa Orde Baru

Tepatnya sejak bulan maret 1966 indonesia memasuki pemerintahan orde baru. Berbeda dengan pemerinthan orde lama, dalam era orde baru ini ,perhatian pemerintah lebih ditujukan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial ditanah air. Pemerintahan orde baru menjalin kembali hubungan baik dengan pihak barat dan menjauhi pengaruh odeologi komunis. Indonesia juga kembali menjadi anggota PBB dan lembaga-lmbga dunia lainnya, seperti bank dunia dana moneter internasioal (IMF).

            Sebelum rencana pembangunan lewat repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi,sosial,dan politik,serta rehabilitasi ekonomi dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi,mengurangi defisit keuangan pemerintah,dan menghidupkan kembali kegiatan produksi,termasuk ekspor yng sempat mengalami stagnasi pada masa orde lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan 5 tahun (repelita) secara bertahap dengan  target-target yang jelas sangat dihargai negara-negara barat. Menjelang akhir tahun 1960-an atas kerja sama dengan bank dunia IMF,dan ADB ( bank pembangunan Asia) dibentuk suatu kelompok konsorsiumnter-government group on indonesia ( IGGI)  Yang terdiri atas sejumlah negara maju,termasuk negara jepang dan belanda,dengan tujuan membiayai pembangunan ekonomi di Indonesia. Boleh dikatakan bahwa pada saat itu indonesia sangat beruntung. Dalam waktu yang relatif pendek setelah melakukan sistem politiknya secara drastis, dari yang “pro” menjadi “anti”  komunis, indoensia bisa mendapat bantuan dana dari pihak barat. Pada saat itu memang indonesia merupakan satu-satunya negara yang sangat anti komunis dan sedang berusaha secara serius melakukan pembangunan ekonominya yang kelihatan jelas dimata kelompok barat. Pada saat itu belum ada krisi hutang luar negeri ( ULN) dari kelompok LDCs[2][4] seperti pada tahun 1980-an,sehingga boleh dikatakan bahwa perhatian bank dunia pada saat itu dapat diputuskan sepenuhnya kepada indonesia.

                        Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di indonesia pada masa orde baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses indutrialisasi dalam skala besar yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang pling tepat dan efektif  untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi,seperti kesempatab kerja dan defisit neraca pembayarn. Dengan kepercayaan yang penuh bahwa akan ada efek “cucuran kebawah” ,pada awalnya pemerintah memusatkan pembangunan di sektor-sektor tertentu yang secara potensial dapat menyumbangkan nilai tambah yang besar dalam waktu yang tidak panjang dan hanya dipulau jawa, karena pada saat itu fasilitas-fasilitas infrastruktur dan SDM relatif lebih baik dibandingkan di provinsi-provinsi lainnya diluar pulau jawa. Dengan sumber dana yang terbatas pada saat itu dirasa sangat sulit untuk memperhatikan pertumbuhan dan pemerataan pada waktu yang bersamaan.

            Pada bulan April 1969 repelita I (rencana pembangunan lima tahun pertama) dimulai dengan peneknan utama pada pembangunan sektor pertanian dan industri-industri yang terkait, seperti agroindustri. Strategi pembangunan dan kebijakan ekonomi pada repelita I terpusatkan pada pembangunan industri-industri yang dapat menghasilkan devisa lewat ekspor dan subsitusi impor, industri-industri yang memproses bahan-bahan baku yang tersedia di dalam negeri, industri-industri yang padat karya, industri-industri yang mendukung pembangunan regional, dan juga industri-industri dasar seperti pupuk, semen, kimia dasar, pulp, kertas dan tekstil.

                                    Sebelum pembangunan dilanjutkan pada tahap berikutnya, yakni tinggal landas mengikuti pemikiran Rostow dalam stage of growth-nya, selain stabilisasi, rehabilitasi, dan pembangunan yang menyeluruh pada tahap dasar, tujuan utama pelaksanaan repelika I adalah untuk membuat Indonesia menjad swasembada, terutama dalam kebutuhan beras. Hal ini dianggap sangat penting, mengingat penduduk Indonesia sangat besar, dengan pertumbuhan rata-rata per tahun pada saat itu sekitar 2,5% dan stabilitas politik juga sangat tergantumg pada kemampuan pemerintah menyediakan makanan pokok bagi masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut pemerintah melakukan program penghijauan (revolusi hijau) di sektor pertanian. Dengan dimulainya penghijauan tersebut, sektor pertanian nasional memasuki era modrenisasi dengan penerapan teknologi baru, khususnya dalam pengadaan sistem irigasi, pupuk, dan tata cara menanam.

            Dampak repelita I dan repelita-repelita berikutnya terhadap perekonomian Indonesia cukup mengagumkan, terutama dilihat pada tingkat makro. Proses pembangunan berjalan sangat cepat dengan laju pertumbuhan rata-rata per tahun cukup tinggi, jauh lebih baik daripada selama orde lama, dan juga relatif lebih tinggi daripada laju rata-rata pertumbuhan ekonomi dari kelompok LDCs. Pada awal repelita I (1969), PDB Indonesia tercatat 2,7 triliun rupiah pada harga berlaku atau 4,8 triliun pada harga konstan. Pada tahun 1990 mnjadi 188,5 triliun rupiah pada harga berlaku atau 112,4 triliun rupiah pada harga konstan. Selama periode 1969-1990, laju pertumbuhan PDB pada harga konstan rata-rata per tahun diatas 7 %.

            Perubahan ekonomi struktural juga sangat nyata selama masa orde baru bila dilihat dari perubahan pangsa PDB, terutama dari sektor industri manufaktur meningkat setiap tahun, dari sekitar 8% (atas dasar harga berlaku) atau 7,5% (atas harga dasar konstan) pada tahun 1960 menjadi 12% lebih ( atas dasar harga berlaku) atau 15% lebih (atas dasar konstan) pada tahun 1983. Meningkatnya kontribusi output dari sektor industri manufaktur terhadap pembentukan/pertumbuhan PDB selama periode orde baru mencerminkan adanya suatu proses industrialisasi atau transformasi ekonomi di Indonesia, dari negara agraris ke negara semi industri.

            Ini memang merupakan salah satu perbedaan yang nyata dalam sejarah perekonomian Indonesia antara rezim orde lama dengan rezim orde baru. Di dalam sektor industri manufaktur itu sendiri juga terjadi pendalaman struktural. Walaupun prosesnya relatif lambat dibandingkan dengan di negara-negara Asia Tenggara lainnya, seperti Thailand, dan Malaysia tingkat diversifkasi produksi juga semakin besar dengan dibangunnya berbagai macam industri untuk kebutuhan pasar domestik dan ekspor.

                        Keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa orde baru tidak saja disebabkan oleh kemampuan kabinet-kabinet yang dipimpin oleh presiden Suharto yang jauh lebih baik / solid dibanding masa orde lama dalam menyusun dan melaksanakan rencana, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi, tetapi juga berkat penghasilan ekspor yang sangat besar dari minyak, terutama pada periode krisis atau oil boom pertama pada tahun 1973/1974. Selain minyak dan pinjaman luar negeri, peranan PMA khususnya sejak pertengahan dekade 1980an terhadap proses pembangunan ekonomi di Indonesia semakin besar. Boleh dikatakan bahwa kebijakan presiden Suharto yang mengutamakan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta pertumbuhan ekonomi berdasarkan sistem ekonomi terbuka membuat kepercayaan pihak barat terhadap prospek ekonomi Indonesia sangat besar dibandingkan dengan banyak LDCs lainnya.

            Proses pembangunan dan perubahan ekonomi semakin cepat setelah sejak paruh pertama sekade 1980-1n,pemerintah mengeluarkan berbagai paket deregulasi yang diwali disektor monneter / perbankan yang dan disektor riil, dengan tujuan utama meningkatkan ekspor nonmigas indonesia dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi serta berkelanjutan. Dengan adanya deregulasi-deregulasi tersebut,sistem perekonomian indonesia secara bertahap mengalami pergeseran dari yang sangat tersentralisasi (pada periode 1970-an) menuju desentralisasi dan peranan sektor swasta semakin besar.

            Akan tetapi,pada tingkat meso dan mikro,pembangunan selama ini boleh dikatakan tidak berhasilbahkan dalam banyak aspek semakin buruk. Jumlah kemiskinan baik absolut maupun relatif masih tinggi dan tingkat kesenjangan ekonomi semakin besar. Bahkan menjelang khir 1990-an kesenjangan cenderung meningkat. Sebagai reaksi pemerintah terhadap kenyataan diatas, khususnya pada repelita ke VI,orientasi kebijakan-kebijakannya mengalami perubahan dari penekanan hanya pada pertumbuhan ke pertumbuhan dengan pemerataan. Untuk mengurangi tingkat kesenjangan dan kemiskinan,pemerintah menjalankan berbagai macam program ,terutama di daerah perdesaan seperti Program Impress Desa Tertinggal (IDT),program keluarga sejahtera,dan program pembinaan usaha kecil.

                        Sejak masa orde lama hingga berakhirnya masa orde baru dapat dikatakan indonesia telah mengalami dua orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda,yakni dari ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis pada zaman rezim soekarno ke ekonomi terbuka berorientasi kapitalis pada masa soeharto. Perubahan orientasi kebijakan ekonomi ini membuat kinerja ekonomi nasional pada masa orde baru menjadi lebih baik dibandingkan pada masa pemerintahan orde lama.

Pengalaman ini menunjukkan bahwa ada beberapa kondisi utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu agar suatu usaha membangun ekonomi dapat berjalan dengan baik,yaitu sebagai berikut.

1.      Kemauan politik yang kuat

2.       Stabilitas politik dan ekonomi

3.      SDM yang lebih baik

4.       Sistem politik dan ekonomi terbuka yang berorientasi ke Barat

5.  Kondisi ekonomi dan politik dunia yang lebih baik

Tetapi selain menghasilkan efek-efek positif,pemerintahan orde baru tetap memiliki cacat. Biaya ekonomi yang tinggi, serta fundamentasl ekonomi yang rapuh. Hal terakhir ini dapat dilihat antara lain pada buruknya kondisi sektor perbankan nasional dan semakin besarnya ketergantungan indonesia terhadap modal asing, termasuk pinjaman dan impor. Ini semua akhirnya membuat Indonesia dilanda krisis ekonomi besar yang diawali oleh krisis nilai tukar rupiah  terhadap dollar AS pada pertengahan tahun 1997.

C.    Masa Orde Reformasi

Pada pertengahan tahun 1999 dilakukan pemilihan umum,yang akhirnya dimenangi oleh partai demokrasi Indonesia prjuangan (PDI-P) dan golkar pada posisi kedua. KH Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden keempat dan megawati adalah wakilnya. Tanggal 20 Oktober menjadi akhir dari pemerintahan transisi,dan awal dari pemerintahan Gus Dur yang sering disebut juga pemerintahan reformasi.

Pada awal pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh presiden Gus Dur masyarakat umum dan kalangan pengusaha serta investor,termasuk investor asing, menaruh harapan besar terhadap kemampuan dan kesungguhan gus dur untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan menuntaskan semua permaslahan yang ada didalam negeri warisan rezim orde baru, seperti KKN,supremasi hukum,HAM,penembakan tragedi trisakti,semanggi I dan II,peranan abri didalam politik dan masalah disintegrasi.

Dalam hal ekonomi, dibanding tahun sebelum nya (1999), kondisi perekonomian indonesia mulai menunjukkan adanya perbaikan. Laju pertumbuhan PDB mulai positif walaupun tidak jauh dari 0% dan pada tahun 2000 proses pemulihan perekonomian Indonesia juh lebih baik lagi,dengan laju pertumbuhan hampir mencapai 5%. Selain pertumbuhan PDB laju inflasi dan tingkat suku bunga (SBI) juga rendah, mencerminkan bahwa kondisi mneter didalam negeri sudah mulai stabil.

Gus Dur mulai menunjukan sikap dan mengeluarkan ucapan-ucapan yang kontroversial dan membingungkan pelaku-pelaku bisnis. Gus Dur cenderung bersifat diktator dan praktek KKN di lingkungannya semakin intensif, dengan hal itu menimbulkan perseteruan dengan DPR yang klimaksnya adalah dikeluarkannya peringatan resmi kepada Gus Dur lewat memorandum I dan II. Dengan itu Gus Dur terancam akan diturunkan jabatannya, jika usulan percepatan sidang istimewa MPR jadi dilaksanakan pada bulan Agustus 2001.

Selama pemerintahan gusdur, tidak ada satupun masalah di dalam negeri yang terselesaikan dengan baik. Bergabai kerusuhan sosial terus berlanjut. Belu lagi demonstrasi buruh semakin genjar yang mencerminkan semakin tidak puasnya mereka terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri, juga pertikaian elite politik juga semakin besar. Selain itu, hubungan pemerintah dengan IMF tidak baik.

Jika kondisi seperti ini terus berlangsung, tidak mustahil tahun 2002 ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan jauh lebih kecil dari tahun sebelumnya. Gus Dur dan kabinetnya tidak menunjukkan keinginan politik yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan krisis ekonomi hingga tuntas dengan prinsi “once and for all”. Pemerintah Gus Dur cenderung menyederhanakan krisis ekonomi hanya terbatas pada agenda masalah amandemen UU BI, masalah desentralisasi fiskal, masalah restrukturisasi hutang, dan masalah divestasi BCA dan bank Niaga.

Fenomena rumitnya persoalan ekonomi, ditunjukkan oleh beberapa indikator ekonomi misalnya, pergerakan indeks harga saham gabungan atau (IHSG) antara 30 maret 2000 hingga 8 maret 2001 menunjukkan tren ekonomi yang negatif. Indikator kedua, adalah pergerkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Untuk menahan penurunan lebih lanjut, Bank Indonesia secara agresif terus melakukan interfensi pemerintah. Namun, pada 12 maret 2001 ketika Istana Presiden dikepung para demonstran yang menuntut Gus Dur mundur, nilai tukar rupiah semakin merosot. Pada bulan april 2001, sempat menyentuh Rp. 12.000/ $ AS yang merupakan kurs rupiah terendah. Berdampak negatif terhadap roda perekonomian terutama karena dua hal. Pertama, karena perekonomian Indonesia masih tergantung pada impor, baik untuk barang-barang modal dan pembantu, komponen dan bahan baku, maupun barang-barang konsumsi. Kedua, ULM Indonesia dalam nilai $ AS, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, sangat besar. Indikator-indikator lainnya adalah angka inflasi yang di prediksi dapat menembus dua digit dan cadangan devisa yang padat minggu terakhir maret 2002 menurun dari 29 Milliar $ AS menjadi 28,875 $ AS.

A.    ANALISA(MENGANALISA SARAN-SARAN PEMAKALAH DENGAN MENGAITKAN TEORI DENGAN KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA SAAT INI)

Ø  KONDISI PEREKONOMIAN INDONESIA SAAT INI

Sebagian orang berpendapat bahawa sistem yang digunakan sekarang lebih condong ke barat atau disebut sistem ekonomi liberal/kapitalis, sistem yang membebaskan segala macam bentuk kegiatan ekonomi. Pemerintah tak ada urusan dengan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat. Mereka semua mendapat hak yang sama untuk berkreatifitas tak ada larangan. Intinya adalah sistem ini semua bebas melakukan apa saja sehingga tak mengherankan kaum pemodal atau kapital menjadi kaum yang super power pada sistem ekonomi sehingga membuat yang miskin semakin miskin, eksploitasi besar-besaran terhadap sumber daya alam, kesenjangan sosial, itulah yang terjadi pada perekonomian Indonesia. Sistem ekonomi liberal atau kapitalis yang tidak lama lagi akan menuju neo-liberal. Indikasi sistem perekonomian Indonesia diarahkan untuk mengikuti mekanisme pasar disamping dominasi kekuatan korporasi swasta yang semakin menguat. Sistem neo-liberal ini semakin subur manakala bola salju globalisasi semakin memasuki berbagai sendi-sendi kehidupan. Semula globalisasi masih terkait dengan bidang informasi dan komunikasi, namun bola salju globalisasi semakin membesar dan menggulung bidang lainnya termasuk sektor ekonomi,politik. Contohnya saja Harga BBM sudah didesak agar secara bertahap mengikuti harga internasional. Di Indonesia sendiri dapat dihitung para konglomerat yang menguasai perekonomian, itu hanya ada segelintir orang saja. Kondisi ini terjadi sebagai konsekuesi kita menganut sistem kapitalis. Sebenarnya sistem inilah yang dijalan kan di Indonesia walaupun pemerintah tidak mengakuinya secara terbuka.

Masuknya Sistem tersebut dapat  kita lihat dari beberapa Indikator yaitu :
a.  Dihapusnya berbagai subsidi untuk masyarakat secara bertahap, sehingga harga     barang barang strategis ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar.

b.  Nilai Kurs rupiah tidak boleh dipatok dengan kurs tetap, sehingga besar kecilnya kurs rupiah akan ditentukan oleh mekanisme pasar.
c. Perusahaan BUMN  mulai beralih ke pihak swasta, sehingga peran pemerintah semakinberkurang
d. Ke ikut sertaan bangsa Indonesai dalam kancah WTO dan perjanjian GATT yang semakin menunjukan komitmen bangsa Indonesia dalam tata liberalisme dunia.

Dampak positif yang di timbulkan dari sistem kapitalis ini yaitu dari aspek permodalan, kita dapat dengan mudah mendapatkan modal dengan cepat dari investor asing sedangkan dampak negatif dari sistem ini banyak terjadi masalah-masalah seperti pengangguran, kemiskinan, krisis ekonomi dan hutang luar negeri yang tinggi.

Namun meskipun demikian, bagi kami pribadi perekonomian indonesia bisa di katakan cukup memperlihatkan peningkatan yang bisa di banggakan. Terlihat pada saat terjadi krisis global, di mana banyak negara di dunia mengalami krisis namun tidaklah demian indinesia. Indonesia masih bisa bertahan dari krisis ekonomi. Walaupun masih dapat bertahan, sudah seharusnya pemrintah dan seluruh rakyat indonesia sadar untuk memperbaiki perekonomian indonesia lbih baik lagi dengan memberantas KKN, memangkas pengeluaran pemerintah, membuka lapangan pekerjaan, dan lebih memperlihatkan rakyat demi terciptannyakesejahteraan indonesia. Pada intinya kerjasamalah yang di butuhkan bangsa ini untuk mewudkan tujuan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Tambunan T.H,2003,perekonomian indonesia beberapa masalah penting,jakarta,ghalia Indonesia

Booth anne,McCawley Peter,1990,ekonomi orde baru,petaling jaya selangor Malaysia,lembaga penelitian pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial

Lindblad J thomas,2002,fondasi historis ekonomi Indonesia,Yogyakarta,pusat studi sosial asia tenggara UGM

---